PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU INDONESIA 2014

TATA CARA PENANGANAN 

PELANGGARAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD  

TAHUN 2014

DASAR  HUKUM :

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD :

—UU 2/2011 Tentang Partai Politik

—UU 8/2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

—UU 15/2011 sebagai perubahan UU 22/2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

—Peraturan KPU

—Peraturan Bawaslu Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Jo Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Pelanggaran pemilu legislatif berasal dari :

Temuan : hasil pengawasan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung

Laporan : yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh masyarakat, pemantau pemilu maupun paslon dan/atau tim kampanye

FORMULIR TEMUAN MEMUAT :

Data Pengawas

Waktu dan Tempat Peristiwa

Nama dan alamat pelaku

Nama dan alamat saksi-saksi

Bukti-bukti, dan

Uraian kejadian

Penomoran Form Model B-4 DD menggunakan nomor dalam 

              Form Model B-2 D D .........................

Baca Selengkapnya......../ DOWNLOAD.....